Bali Tourism Watch: Perlukah Investor di Bali?

Oleh: I Nengah Subadra
________________________________________________________
Dosen Bahasa Inggris dan Pariwisata Di Yayasan Triatma Surya Jaya
(MAPINDO, STP Triatma Jaya, dan STIE Triatma Mulya)
Handphone : 081 239 26773
Email : insubadra@yahoo.com
Homepage : http://www.subadra.wordpress.com
Melayani:
• Private Bahasa Inggris untuk umum dan in-house training
• Private Bahasa Indonesia untuk orang asing
• Bimbingan IELTS, TOEIC, dan TOEFL
• Terjemahan bahasa asing tersumpah
________________________________________________________

Penanam modal (investor) memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan terutama pembangunan yang berskala besar yang dananya tidak mampu lagi ditalangi oleh pengusaha lokal atau pemerintah daerah. Keterbatasan dana dalam pembangunan di beberapa sektor di Bali khususnya dalam bidang infrastruktur (sarana fisik seperti jalan, saluran air, dan listrik) dan industri pariwisata memotivasi para penanam modal lokal maupun luar negeri untuk berinvestasi di Bali. Investasi merupakan usaha penginvestasian sejumlah uang atau modal dengan harapan bahwa dalam kurun waktu tertentu akan menghasilkan keuntungan atas investasi yang dilakukan.

Garis kebijakan pembangunan yang direkomendasikan oleh WTO (2004) secara jelas mewajibkan segala bentuk pembangunan agar tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sosial-budaya dan pemberian manfaat ekonomi atas pembangunan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan pembangunan yang dilakukan oleh para investor di Bali, sektor yang paling rusak adalah alami. Ini dapat dilihat di beberapa pantai seperti Pantai Sanur dan Pantai Lebih yang mengalami abrasi. Sedangkan budaya bali masih tetap lestari. Perubahan budaya yang diakibatkan karena pengaruh budaya yang dibawa wisatawan (touristic culture) hanya terjadi pada unsur budaya yang paling luar saja yang berupa fisik (tangible) seperti gaya berpakaian dan berpenampilan. Dua unsur budaya lainnya yaitu sosial budaya (yang berisi prilaku-prilaku budaya dan kegiatan serta kehidupan sosial kemasyarakatan) dan nilai budaya yang bersifat intangible (yang berisi nilai, norma, dan hukum adat) sama sekali belum tersentuh dan terpengaruhi oleh keberadaan wisatawan dan investor. Kemampuan masyarakat Bali untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal (local indigenous) yang ada tidak terlepas dari komitmen kuat masyarakat Bali untuk menyaring budaya-budaya asing yang masuk.

Investor sama sekali tidak merusak ekonomi Bali, tetapi justru memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Secara umum dampak ekonomi pembangunan industri-industri pariwisata yang dilakukan oleh para investor dapat dikelompokan menjadi dua yaitu; dampak ekonomi langsung yaitu dampak yang diterima langsung oleh masyarakat lokal dengan bekerja di perusahaan sebagai karyawan, dan dampak ekonomi tidak langsung yaitu dampak ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat secara tidak langsung seperti dalam bentuk pajak yang selanjutnya didistribusikan kembali oleh pemerintah untuk pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur.

Rusaknya alam dan budaya Bali bukan semata-mata diakibatkan karena keberadaan investor, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Investor tidak akan pernah bisa menanamkan modalnya di Bali jika tidak ada rekomendasi atau ijin pemerintah. Rekomendasi atau ijin berinvestasi dalam suatu bidang usaha atau industri harus melalui kajian-kajian ilmiah dan studi kelayakan seperti analisis tentang pengendalian dampak lingkungan (AMDAL) serta persetujuan dari masyarakat lokal secara keseluruhan di tempat dibangunnya industri tersebut. Jadi, pengeluaran ijin berinvestasi bukan dikeluarkan berdasarkan atas banyak atau sedikitnya “amplop” yang dikantongi oleh oknom pemegang kebijakan!

Patut dicurigai adanya “permainan kotor” dan manipulasi data antara pemerintah dan investor. Ini dapat terlihat dengan jelas sebagaimana berjamurnya kasus-kasus penolakan terhadap proyek pembangunan yang sedang berjalan. Sebagai contoh kasus penolakan pabrik minuman keras di Pucuk (2006). Setelah proyek berjalan, masyarakat bergejolak ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terhadap pembangunan pabrik tersebut. Tidak jelas siapa yang memberikan rekomendasi, sehingga ketika permasalahan muncul terkesan saling lempar masalah dan surat rekomendasi “kilat” pun dikeluarkan untuk menyelamatkan diri dan agar bebas dari jeratan hukum. Contoh lainnya adalah kasus di Loloan (2007). Gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh investor semakin menjepit keberdaan masyarakat lokal dan bahkan kawasan suci yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan ritual dan keagamaan juga terusik. Investor merasa berhak untuk membangun beberapa fasilitas pendukung sedangkan masyarakat juga berhak melakukan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungannya.

Strategi pelestarian alam dan budaya Bali serta upaya pemberian manfaat ekonomi untuk masyarakat Bali dapat dilakukan dengan cara antara lain: (1) Memberhentikan segala jenis kegiatan atau usaha yang berpotensi atau dapat mengakibatkan kerusakan alam dengan cara mengadakan pengkajian dan studi kelayakan sebelum beroperasinya suatu usaha. (2) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke Bali yang sesuai dengan budaya Bali karena tidak semua budaya asing sesuai dengan budaya kita. Dan (3) meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sumberdaya masyarakat Bali agar mampu terlibat dan memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan dengan menerapkan sistem pembangunan berbasis kerakyatan (community-based development).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s