How Sustainable is Sustainable Tourism in Bali?

Oleh I Nengah Subadra
________________________________________________________
Dosen Bahasa Inggris dan Pariwisata Di Yayasan Triatma Surya Jaya
(MAPINDO, STP Triatma Jaya, dan STIE Triatma Mulya
Handphone : 081 239 26773
Email : insubadra@yahoo.com
Homepage : http://www.subadra.wordpress.com
Melayani:
• Private Bahasa Inggris untuk umum dan in-house training
• Private Bahasa Indonesia untuk orang asing
• Bimbingan IELTS, TOEIC, dan TOEFL
• Terjemahan bahasa asing tersumpah
________________________________________________________

Masa depan industri pariwisata dunia memiliki prospek yang sangat cerah sebagaimana dinyatakan oleh World Tourism Organization (WTO), bahkan organisasi pariwisata dunia tersebut memperkirakan pariwisata akan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 4,2% per tahunnya selama sepuluh tahun ke depan (2000-2010). Salah satu kawasan yang akan mengalami tingkat pertumbuhan terbesar adalah negara-negara di Asia, termasuk Indonesia (Sedarmayanti, 2005). Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki berbagai jenis potensi wisata dan telah dikenal sebagai daerah tujuan wisata internasional akan mendapatkan dampak dari perkembangan pariwisata tersebut.

Potensi-potensi wisata seperti keindahan alam, keunikan budaya baik budaya yang dapat dilihat dengan kasap mata (tangible) maupun tidak nyata (intangible), dan senyum dan keramah-tamahan orang Bali merupakan faktor utama yang menyebabkan Bali terkenal sebagai salah satu destinasi pariwisata di dunia. Kearifan lokal (local indigenous) tersebut digali dan dikembangkan sebagai daya tarik dan atraksi wisata yang mampu menggugah keinginan wisatawan nusantara dan mancanegara untuk mengunjungi dan menikmati keindahan Bali yang sering kali disebut sebagai Pulau Dewata.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) merupakan konsep pembangunan pariwisata yang menitikberatkan pada keberlanjutan sumberdaya alam atau lingkungan, kehidupan sosial-budaya, dan manfaat ekonomi (Butler, 1991). Pariwisata berkelanjutan mempunyai penekanan khusus pada pelestarian warisan alam dan budaya serta tradisi masyarakat lokal dengan mengurangi konteks yang intensif dan massal terutama terhadap obyek-obyek wisata alam dan budaya, pengurangan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mempertinggi derajat dan kehidupan sosial serta budayanya guna meningkatkan kualitas dan standar hidup masyarakat lokal (Gortazar, 1999). Dalam konsep tersebut secara jelas dijabarkan bahwa dalam pembangunan pariwisata harus ada jaminan bahwa generasi sekarang dan yang akan datang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati sumber daya yang dijadikan sebagai daya tarik dan objek wisata.

Nampaknya pembangunan pariwisata di Bali sudah mengalami beberapa penyimpangan dari konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penyimpangan yang paling banyak ditemukan adalah pada lingkungan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Reklamasi Pulau Serangan merupakan salah satu contoh nyata dari sekian banyak kasus yang telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dalam bentuk abrasi di Pantai Merta Sari dan Pantai Matahari Terbit sehingga wisatawan tidak bisa lagi menikmati pantai yang asli (natural-made) tetapi hanya pantai buatan (man-made) yang dananya juga berasal dari bantuan negara lain. Di dalam kehidupan sosial budaya telah terjadi beberapa perubahan seperti budaya konsumtif dan individual terutama di perkotaan serta perpaduan atau akulturasi budaya asing dan lokal. Kontribusi langsung pariwisata terhadap ekonomi masyarakat Bali terutama yang bekerja di industri pariwisata seperti hotel dan restoran masih sangat kecil. Uang yang diperoleh setiap bulannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan hampir tidak ada alokasi dana untuk masa depannya seperti untuk membangun rumah dan pendidikan. Kecilnya pendapatan yang diperoleh memaksa mereka untuk hidup di ruangan yang sempit atau kamar kost dengan segala keterbatasannya. Hal ini terjadi karena rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka hanya bekerja pada tingkat bawah (front-line employee).

Ketidaktegasan penerapan hukum telah mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan. Sebagai contoh, sekarang ini telah banyak ditemukan vila-vila illegal yang letaknya di kawasan pemukiman penduduk dan di tepi-tepi jurang yang tidak memiliki jaminan keamanan dari bencana tanah longsor. Exploitasi dan alih fungsi lahan dari lahan persawahan menjadi bangunan rumah-toko yang hampir tidak bernuansa Bali di sepanjang jalan Sunset Road sama sekali tidak bersahabat dengan alam yang kedepanya bisa mengakibatkan bencana banjir sebagaimana terjadi di Jakarta sekarang ini.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Badan Pariwisata Bali (Bali Tourism Board) yang diharapkan mampu bekerja secara holistik untuk menangani masalah dan mencari solusi permasalahan pariwisata di Bali yang semata-mata untuk keberlanjutan pariwisata Bali ternyata hanya mampu bekerja secara parsial. Usaha-usaha yang dilakukan selama ini hanya terfokus untuk mendatangkan wisatawan dengan cara mengadakan promosi wisata dan pemberian penghargaan kepada hotel yang menerapkan konsep Tri Hita Karana, dan mempertahankan citra Bali sebagai destinasi wisata terbaik. Upaya terpenting untuk memperbaiki dan melestarikan objek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata, pendataan secara berkala fasilitas pariwisata (hotel, vila, bungalow, dan restoran) dan pembinaan terhadap pengelola objek wisata nyaris terlupakan. Seharusnya pemerintah dan badan pariwisata ini bekerja dari tingkat bawah mulai dari penataan objek-objek wisata secara fisik agar keindahan dan kebersihannya terjamin sehingga nyaman untuk dikunjungi, memberikan pelatihan pengelolaan objek wisata agar siap dalam menerima kunjungan wisatawan, dan yang tak kalah pentingnya adalah promosi pariwisata. Perlu digarisbawahi dan diketahuai oleh masyarakat bahwa keberlanjutan pariwisata Bali sangat tergantung dari kelestarian sumber daya alam dan budaya serta kualitas sumber daya manusia.

Sehebat apapun tim promosi pariwisata tidak akan mampu mendatangkan wisatawan ke Bali tanpa dibarengi dengan perubahan-perubahan dan penyelamatan serta penataan sumber daya alam dan budaya yang dijadikan daya tarik wisata, objek wisata, dan kawasan wisata. Dari lima tahapan pada siklus pariwisata (discovery, involvement, development, consolidation, dan stagnation) sebagaimana ditulis oleh Butler (1980), Bali berada pada tahap development atau perkembangan. Ini dapat dilihat dari masuknya investor lokal dan dari luar daerah untuk membangunan dan mengembangkan prasarana, sarana dan faslitas pariwisata seperti hotel dan restoran. Namun sangat disayangkan karena pembangunan fasilitas pariwisata tersebut dilaksanakan secara berlebihan yang hampir semuanya mengarah ke pengembangan pariwisata modern dan konvesional sebagimana dikembangkan di Thailand dan Singapura. Akibat dari pengembangan yang berlebihan ini, kerusakan sumber daya alam tidak dapat dihindari lagi. Ini sangat kontradiktif dengan motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi pariwisata yang memiliki keunikan-keunikan budaya dan keaslian alam. Dan perlu dijadikan catatan bahwa sekarang ini kebanyakan wisatawan yang datang merupakan wisatawan berpendidikan (educated tourist) yang memiliki kepedulian dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya lingkungan hidup yang lestari.

Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pariwisata di Bali adalah sebagai berikut: Pertama, peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan sesuai dengan standar operasional pelayanan sehingga bisa memenuhi harapan dan keinginannya yang kemudian akan membantu pemasaran pariwisata Bali melalui metode pemasaran mulut ke mulut (word of mouth) dan peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat yang bergelut dalam bidang pariwisata dan masyarakat lokal. Kedua, menjamin keberlangsungan sumber daya alam yang dijadikan sebagai objek atau daya tarik wisata dan kelestarian budaya-budaya masyarakat lokal dengan menegakkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku secara tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelanggaran hukum dan penyimpangan yang dilakukan. Ketiga, menjaga keseimbangan kebutuhan industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat lokal agar tercipta tujuan dan kerjasama yang saling menguntungkan di antara para stakeholders (wisatawan, industri pariwisata, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal).

Penulis, dosen di AKPAR Triatmajaya-Dalung & Alumnus PPS Kajian Pariwisata Universitas Udayana.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s