Bali Tourism Watch: Public Relations

Oleh: I Nengah Subadra
___________________________________________________________________
Dosen Bahasa Inggris dan Pariwisata Di Yayasan Triatma Surya Jaya
(MAPINDO, STP Triatma Jaya, dan STIE Triatma Mulya)
Handphone : 081 239 26773
Email : insubadra@yahoo.com
Homepage : http://www.subadra.wordpress.com

Melayani:
• Private Bahasa Inggris untuk umum & in-house training
• Private Bahasa Indonesia untuk orang asing
• Bimbingan IELTS, TOEIC, dan TOEFL
• Terjemahan bahasa asing tersumpah
• Presentasi seminar dan penelitian pariwisata
• Konsultasi Pengembangan pariwisata
___________________________________________________________________
Motto: Quality is our Prime Concern
___________________________________________________________________

Ada dua definisi tentang Public Relation:

1.Menurut Seaton (1994, 389), Public Relation dalam pariwisata adalah tentang bagaimana pemikiran orang yang terlibat dalam organisasi pariwisata dan bagaimana persepsi, sikap dan tingkah lakunya dijaga dengan baik / secara positif.

2.Menurut Institute Public Relation di UK, Public Relation merupakan usaha-usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk mengembangkan dan mempertahankan keinginan baik dan saling pengertian antara satu organisasi dan khalayak ramainya.

Public Relation eksternal mencakup persepsi orang terhadap produk (pesawat, hotel, destinasi dan atrarksi jenis apa yang ditawarkan); karyawan (bagaimana penampilan, pakaian, berkomonikasi dengan publik); program komuniakasi dan daya jangkau media; keseluruhan identitasnya; Gedung yang dijadikan pusat bisnis dan segala sesuatu yang berhubungan dengan citra organisasi.

Public Relation juga memiliki fungsi internal yaitu untuk membangun dan mempertahankan moral di antara organisasi dalam praktek komunikasi yang bagus, keuntungan insentif, olahraga dan kegiatan yang ditentukan. Public relation yang terlibat di dalam semua kegiatan organisasi harus dilakukan selayaknya dengan pemasaran.
Salah satu kunci perbedaan antara Public Relation dengan pemasaran adalah bahwa Public Relation melibatkan /menggunakn pesan ke suatu tingkatan publik.

Sedangkan pemasaran pesannya disampaikan kepada segmen pasar. Target Public Relation mencakup: konsumen, perdagangan pariwisata, media dunia financial, organisasi sektor publik termasuk pemerintah nasional, pemegang kebijakan lokal dan badan pariwisata, komunitas bisnis, karyawan (yang terkini dan potensial) dan pendapat dari generasi sebelumnya.

Jenis komunikasi dan media yang dipakai Public Relation lebih beraneka ragam dari pada iklan. Public relation bisa melibatkan lobi politik, kerjasama keramah-tamahan dengan dukungan VIP, dan semua jenis komunikasi pribadi yang ditujukan pada opini terdahulu yang bisa bertindak sebagai orang ketiga terpenting pemegang kuasa produk pariwisata.

Bali Tourism Watch: The Tourism Business Environment

Oleh: I Nengah Subadra
___________________________________________________________________
Dosen Bahasa Inggris dan Pariwisata Di Yayasan Triatma Surya Jaya
(MAPINDO, STP Triatma Jaya, dan STIE Triatma Mulya)
Handphone : 081 239 26773
Email : insubadra@yahoo.com
Homepage : http://www.subadra.wordpress.com

Melayani:
• Private Bahasa Inggris untuk umum & in-house training
• Private Bahasa Indonesia untuk orang asing
• Bimbingan IELTS, TOEIC, dan TOEFL
• Terjemahan bahasa asing tersumpah
• Presentasi seminar dan penelitian pariwisata
• Konsultasi Pengembangan pariwisata
___________________________________________________________________
Motto: Quality is our Prime Concern
___________________________________________________________________

Lingkungan bisnis tour operator mencakup: prilaku konsumen (consumer behavior), pemerintah (government), bank dan institusi-institusi keuangan (bank and financial institutions), pesaing (competitors), iklim (climate), pihak yang berkontribusi (shareholders), media dan pendapat pemimpin (media and leader’s opinion), pemasok (suppliers), badan resmi dan setengah resmi (legal and quasi-legal bodies), produk yang competitif/bersaing (competitive products), perubahan demografi (demographic changes), dan agen dan penyalur (agents and distributors). Masing-masing peran dari lingkungan bisnis tour operator tersebut akan dijabarkan secara jelas di bawah ini.

1.Prilaku konsumen (consumer behavior). Dalam kegiatannya, tour operator harus selalu memperhatikan prilaku konsumen (calon wisatawan) dengan menggunakan metode STP (segmenting, targeting dan positioning). Dengan menggunakan metode ini, tour operator harus mengetahui prilaku wisatawan yang menyangkut pendapatan (income) dan ketertarikan (interest). Sebagai contoh; wisatawan yang berasal dari Jerman akan lebih cendrung menyukai aktivitas tour yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan historis (historical), wisatawan yang berasal dari Jepang sangat menyukai kegiatan berbelanja (shopping). Melihat contoh prilaku wisatawan dari kedua negara ini, oleh karena itu sangat diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas dan berstandar internasional agar mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para wisatawan tersebut sehingga mampu memberikan nilai (value) dan sesuai dengan target komunikasi yaitu dampak (effect).

2.Pemerintah (government). Peran pemerintah dalam dunia pariwisata khususnya dalam kegiatan tour operator sangat mutlak diperlukan. Beberapa peran yang dimainkan oleh pemerintah adalah :

(1) Penerbitan atau pengeluaran ijin (license) usaha jasa perdagangan pariwisata. Setiap pembangunan baik sarana dan prasarana utama maupun penunjang yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata harus mendapatkan ijin dari pemerintah yang dikoordinasikan dengan beberapa departemen atau dinas yang terkait. Sebagai contoh, untuk pembuatan sebuah usaha perdagangan jasa pariwisata “Tourist Information Center” (TIC), dalam pengurusan ijinnya melibatkan beberapa dinas seperti; Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pajak dan Pendapatan. Dengan melibatkan beberapa dinas tersebut diharapkan agar usaha jasa perdagangan pariwisata tersebut benar-benar terkoordinasi dengan baik dan bisa memberikan masukan (contribution) kepada pemerintah yang berupa peningkatan pendapatan daerah (regional revenue);

(2) Pemungutan dan pengelolaan pajak (tax) jasa perdagangan pariwisata. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menangani dan mengelola pajak pendapatan yang diperoleh dari pajak perdagangan jasa pariwisata. Dalam kegiatan pariwisata, jumlah pendapatan pajak terbesar diperoleh dari pajak hotel dan restoran (PHR), namun tak tertutup kemungkinan dari pajak-pajak kegiatan pariwisata yang lainnya. Namun jumlahnya tidak begitu signifikan. Penanganan pajak hotel dan restoran belum dikelola dengan baik dan secara profesional oleh pemerintah kita. Ini dapat dilihat dengan jelas bahwa masih banyak hotel dan restoran yang membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya karena masih banyak hotel dan restoran menggunakan laporan pembayaran pajak yang datanya dimanipulasi sehingga mereka membayar pajak jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya dibayar kepada pemerintah. Apabila penangan pembayaran pajak ini dapat dikelola dengan baik, maka secara otomatis dapat menekan kebocoran keuangan dan meningkatkan pendapatan daerah;

(3) Penetapan peraturan (regulation) tentang perdagangan jasa pariwisata. Pemerintah berhak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perdagangan jasa pariwisata. Ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan pariwisata ke depan agar keberadaan pariwisata dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bukan sebaliknya yaitu keberadaan pariwisata merusak tatanan kehidupan masyarakat, budaya dan lingkungan. Dengan adanya otonomi daerah (regional autonomy), masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Sehingga peraturan yang dibuat dan dikeluarkan di suatu daerah provinsi, kota madya atau kabupaten berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang memiliki kekuatan hukum (power of law) di wilayah atau daerah tersebut;

(4) Dan penentuan dan pengawasan produk-produk (allowed products) jasa perdagangan pariwisata. Dengan penetapan dan pengawasan terhadap produk-produk pariwisata diharapkan dapat mengindari dan menekan terjadinya praktek-praktek penjualan produk pariwisata yang tidak sesuai dengan kaedah perdagangan jasa pariwisata.

3.Bank dan institusi-institusi keuangan (bank and financial institutions) sangat berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dalam hal pembuatan usaha atau investasi baru, pernyataan bank (bank statement) yang menyangkut mengenai laporan jumlah tabungan atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang pemilik usaha atau penanam modal sangat diperlukan dalam proses pengurusan perijinan di dinas-dinas terkait. Ini digunakan untuk memastikan bahwa pemilik usaha memang mampu secara keuangan (financial) dalam membangun suatu usaha perdagangan jasa pariwisata. Bank dan lembaga keuangan lainnya juga berperan dalam pemberian pinjaman (loan) bagi para pengusaha yang ingin meningkatkan modal dan memperluas jaringan usahanya. Bagi pengusaha yang telah berhasil, bank juga berperan dalam pemberian jasa pengamanan uang mereka. Uang mereka akan ditabung di bank demi keselamatan.

4.Pesaing (competitors) juga berperan dalam kegiatan kepariwisataan. Pesaing berperan dalam peningkatan kualitas produk (product) dan pelayanan (service), penetapan harga (price), sistem promosi (promotion) dan distribusi (place / distribution) yang telah dimiliki. Dengan melihat dan mengamati produk dan pelayanan, harga, promosi dan distribusi yang dimiliki pesaing, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan pesaing tersebut. dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, kita bisa mengambil posisi dan menentukan strategi baru untuk memberikan produk dan pelayanan yang lebih berkualitas, memberikan harga yang lebih competitif / bersaing, membuat strategi promosi dan distribusi yang lebih bagus sehingga mampu mengalahkan pesaing tersebut.

5.Iklim (climate). Peran iklim dalam kegiatan pariwisata juga cukup penting terutama dalam perkiraan cuaca (weather forecast). Ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan jasa transportasi khususnya transportasi udara dan laut. Dengan mengetahui informasi mengenai cuaca tersebut, para pengemudi pesawat (pilot) dan pengemudi kapal laut (nahkoda) mengetahui secara pasti waktu yang tepat untuk menjalankan pesawat atau kapalnya. Informasi cuaca ini juga dapat mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi. Melihat berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan gunung meletus yang terjadi belakangan ini, perlu juga diadakan dan dibangun berbagai perangkat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengurangi jumlah korban dari bencana (disaster). Dengan informasi perkiraan cuaca dan pemasangan perangkat sistem peringatan dini, wisatawan akan mengetahui secra pasti tentang tempat-tempat yang layak dikunjungi dan tidak membahayakan dan mengancam nyawanya.

6.Pihak yang berkontribusi (shareholders). Pihak-pihak ini sangat berperan dalam kegiatan perdagangan jasa pariwisata. Umumnya, para shareholders berkontribusi banyak pada saat dimualianya suatu usaha perdagangan jasa pariwisata yang berupa penanaman modal (investment) sebagai modal awal dalam proses pembangunan dan mengembangkan kegiatan usahanya ke masa yang akan datang. Selain terlibat dalam penanaman modal, tidak tertutup kemungkinan para shareholders juga terlibat dalam proses manajemen pengembangan usaha perdagangan jasa pariwisata. Bagi yang terlibat dalam manajemen pengembangan, mereka umumnya menduduki posisi-posisi manajer (managerial positions) dan bahkan posisi-posisi direktur (directorial positions) karena mereka memang benar-benar berkompetensi dalam bidangnya dan memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas, keahlian (skill) yang profesional, dan sikap (attitude) yang ramah-tamah dan penampilan (appearance) yang bagus dan menarik.

7.Media dan pendapat pemimpin (media and leader’s opinion). Media baik media cetak maupun media elektronik merupakan sarana promosi yang sangat efektif dalam upaya pengenalan suatu produk pariwisata. Tujuan promosi mencakup: (1) Pengidentifikasian target audensi yang akan dicapai; (2) Pengidentifikasian tujuan komunikasi yang akan dicapai; (3) Formulasi bentuk pesan untuk mencapai tujuan; (4) Pilihan media untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiesi yang dituju; (7) Alokasi anggaran untuk mencapai produksi dan penyampaian pesan. Sekarang ini banyak sekali studi-studi yang membahas mengenai promosi sehingga menghasilkan konsep terbaru yaitu “bauran promosi dan komunikasi pemasaran”. Kosep ini mencakup semua komunikasi yang dilakukan untuk mencapai tingkat permintaan pariwisata yng diinginkan melalui penyampaian pesan yang benar melalui sarana yang benar untuk mempengaruhi audiensi yang mempengaruhi atau meningkatkan permintaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Bauran ini mencakup empat hal utama yaitu: pengiklanan (advertising), humas (public relation), penjualan langsung (direct selling) dan promosi penjualan (sales promotion). Iklan memiliki banyak fungsi dalam pariwisata antara lain:
• Membuat keperdualian (awareness) terhadap suatu produk;
• Menginformasikan tentang suatu produk yang baru atau spesial;
• Menanamkan citra yang memiliki legalitas.
• Mempengaruhi citra daerah tujuan
• Menyediakan informasi mengenai pelayan special dan penawaran khusus.
• Penjualan langsung untuk mendatangkan respon langsung.
• Pengenalan terhadap penamaan (branding) suatu produk.
• Mencapai target audensi yang baru.
• Menyediakan informasi tentang penggunaan alat yang baru.
• Mengumumkan peluncuran atau peluncuran kembali suatu produk.
• Iklan yang bersifat mengingatkan bertujuan untuk menjaga atau mempertahankan hubungan dalam benak konsumen.

8.Pemasok (suppliers). Para pemasok barang sangat berperan dalam kegiatan usaha perdagangan jasa pariwisata khususnya hotel dan restoran. Semua kebutuhan hotel dan kebutuhan wisatawan yang berada di hotel tersebut dipasok oleh banyak supplier. Sebagai contoh pasokan kebutuhan makanan untuk wisatawan di hotel dan restoran, tidaklah mungkin hotel dan restoran tersebut menyediakan bahan-bahan keperluanya sendiri atau menanamnya sendiri di suatu daerah tertentu. Mereka akan mengeluarkan biaya tambahan (extra cost) untuk mengurusi kebun tersebut. Jadi untuk untuk lebih praktisnya, mereka cendrung menggunakan banyak supplier untuk memasok segala macam barang yang diperlukan. Dengan pelibatan banyak supplier ini, perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak supplier dan hotel atau restoran. Kerjasama yang tersebut biasanya menyangkut mengenai terms and conditions dalam proses pemasokan barang yang biasanya berisi tentang kesepakatan-kesepakatan tertentu, sistem pemasokan, sistem pembayaran (cash atau credit), dan sistem pemberian komisi. Melihat pentingnya peran para supplier ini, maka perlu diadakan pendekatan-pendekatan khusus yang harus dilakukan oleh pihak hotel atau restoran dalam hal ini yang bertangung jawab adalah departemen pengadaan barang (purchasing department) dengan semua supplier agar semua kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

9.Badan resmi dan setengah resmi (legal and quasi-legal bodies). Selain pemerintah, badan-badan resmi dan badan setengah resmi juga memiliki peran dalam kegiatan perdagangan jasa pariwisata. Di Bali, badan resmi seperti Banjar dan Desa Adat memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Peran yang bisa dimainkan oleh Banjar atau Desa Adat adalah menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Karena keamanan merupakan salah satu penentu dari mau atau tidak maunya wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Telah terbukti secara nyata di Bali. Masyarakat Bali dengan koordinasi Banjar dan Desa Adat mampu menjaga keamanan Bali sehingga mampu mendatangkan wisatawan. Selain menjaga keamanan, Desa Adat juga mampu menyediakan atraksi wisata (tourist attraction) khususnya kegiatan yang berhubungan dengan agama seperti piodalan di pura desa, pura puseh dan pura dalem. Kegiatan keagamaan tersebut sebenarnya merupakan perpaduan antara kegiatan adat Bali dan agama Hindu yang sangat unik dan mampu mendatangkan wisatawan dalam jumlah yang banyak. Selain Banjar dan Desa Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non Governmental Organizations (NGOs) juga berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Peran yang bisa dimainkan oleh NGOs adalah pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pariwisata, pencarian donatur (donator) untuk kegiatan-kegiatan amal (charity program) yang dipergunakan untuk mendanani berbagai kegiatan. Misalnya pada saat terjadinya peledakan bom di Kuta, NGOs sangat berperan dalam proses pemulihan (recovery) pariwisata Bali.

10.Produk yang competitif/bersaing (competitive products). Produk pariwisata sangat berbeda dengan produk-produk perdagangan konvensional. Produk pariwisata merupakan produk yang tidak bisa dipindahkan (immoveable product) dan hanya bisa dinikmati atau dirasakan pada saat itu saja. Sebagai contoh; apabila seseorang memesan kamar dan menginap di suatu hotel, mereka akan membeli produk pariwisata tersebut dengan harga tertentu dan mereka akan menikmatinya (baik kamar maupun pelayanan) pada periode tertentu tergantung berapa lama mereka tinggalnya. Setelah masa tinggalnya habis, mereka tidak mempunyai hak untuk menggunakan produk wisata tersebut. melihat karakteristik dari produk pariwisata tersebut, maka sangat diperlukan penyediaan produk-produk yang kompetitif dan terjangkau oleh pasar. Penyediaan produk pariwisata yang kompetitif dapat dilihat dari kualitas (quality) dari produk pariwisata dan pelayanan jasanya (services).

11.Perubahan demografi (demographic changes). Perubahan demografi juga berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata terutama dalam proses segmentasi dari suatu populasi. Segmentasi demografi merupakan pembagian pasar berdasarkan variabel-variabel demografi seperti; umur, jenis kelamin, siklus kehidupan keluarga, pendapatan pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kewarganegaraan. Dengan perubahan demografi ini, maka perlu diadakan segmentasi ulang yang berdasarkan atas situasi demografi terkini agar dapat mencapai target pasar yang optimal. Kesalahan dalam menentukan segmen pasar akan akan berakibat pada gagalnya proses selanjutnya yaitu targeting.

12.Agen dan penyalur (agents and distributors). Tour operator memerlukan beberapa agen perjalanan wisata (travel agency) untuk dapat melaksanakan aktivitasnya dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para wisatawan terutama pada saat wisatawan berada di suatu daerah tujuan wisata. Sebuah tour operator akan memiliki banyak agen yang tersebar di seluruh daerah tujuan wisata yang dijualnya. Banyaknya agen yang dimiliki oleh sebuah tour operator sangat tergantung pada besar kecilnya tour operator tesebut. Untuk menjaga hubungan baik antara tour operator dengan agen-agennya di daerah tujuan wisata, biasanya dilakukan sales call yang tujuannya adalah mengunjungi agen-agennya agar berhubungan lebih dekat dan akrab, memperkenalkan dan menjual suatu produk wisata baru secara langsung. Selain itu sales call juga bertujuan untuk menegosiasi harga suatu produk atau paket wisata.

Daftar Pustaka

Madiun, I Nyoman. 2005. Bahan Ajar Mata Kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program Studi Kajian Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar:

Suradnya, Made. 2005. Bahan Ajar Mata Kuliah Pemasaran Pariwisata. Program Studi Kajian Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar:

Bali Tourism Watch: Pariwisata dan Perdamaian

Oleh : I Made Ardana Putra

I have watched the cultures of all lands blow around my house and other winds have blown the seeds of peace, for travel is the language of peace.
(Mahatma Gandhi)

BALI memiliki budaya unik yang beragam, estetis dan alam yang masih alami menjadikan begitu terkenal sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Aderhold (1999) berpendapat posisi jual yang unik (unique selling position) mencakup kehidupan beragama, adat, kesenian, kerajinan tangan, dan keramahan masyarakat.

Kepopuleran nama itu sudah disandang sejak tahun 1900-an. Ketika itu diawali oleh Belanda yang berhasil menaklukkan Bali Selatan. Walaupun dengan perjalanan laut, agen-agen perjalanan dan akomodasi sudah memperkenalkan paket perjalanan untuk beberapa hari. Tentu saja, jumlah wisatawan yang berkunjung tidak sebanyak saat ini. Mereka berjumlah hanya ratusan orang setiap tahun.

Berapakah jumlah kunjungan wisatawan tahun-tahun terakhir ini? Menurut data Diparda Bali (2001) jumlah wisatawan sebanyak 1.356.774 dengan tingkat pertumbuhan menurun sebanyak (-3,97) dibandingkan tahun 2000 sebesar (4,21). Kunjungan yang rata-rata meningkat setiap tahun itu, jumlah kunjungan mulai mencapai satu juta wisatawan lebih setiap tahun sejak 1994. Kunjungan wisatawan untuk tahun ini, terutama sejak ledakan bom di Jalan Legian Kuta (12/10) dapat dipastikan jumlah kunjungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum.

Wajar saja, begitu ledakan, kepanikan terjadi di mana-mana. Ledakan di tempat strategis yang menewaskan kebanyakan wisatawan asing itu, dalam hitungan menit menyebar ke seluruh dunia. Bandara Ngurah Rai sebagai pintu masuk dan keluar wisatawan asing keesokan harinya telah disesaki penumpang untuk kembali ke negeri masing-masing. Ada beberapa negara, dengan alasan kemanusiaan untuk melindungi warga negaranya terpaksa mengirimkan extra flight. Wisatawan yang datang dapat dihitung dengan jari. Ternyata, bom yang diperkirakan seberat 100 kg meledak menimbulkan ketidaknyamanan dan kedamaian, khususnya bagi wisatawan asing. Potensi kepariwisataan yang dimiliki untuk menahan wisatawan tinggal lebih lama di Bali gagal total karena ulah manusia yang dinamai teroris.

Secara teoritis landasan seseorang memutuskan untuk bepergian ke suatu tujuan adalah (a) keamanan merupakan sarat yang paling pokok sebagai tujuan wisata, (b) akses transportasi (udara, laut) untuk berangkat dan kembali ke rumah, (c) fasilitas penunjang dan pelengkap yang terdapat di daerah tujuan wisata itu seperti transportasi lokal, akomodasi, cenderamata, komunikasi dan (d) atraksi wisata yang unik, otentik, dan asli yang dapat dilihat dan dirasakan oleh wisatawan. Terjadinya extra flight lalu jelas sebagai akibat dari ketidaknyamanan oleh pascaledakan. Ketidakpastian keadaan inilah dan ditambah oleh travel warning beberapa negara dari pemasok wisatawan.

Titik-titik terang kebangkitan kepariwisataan ini mulai tumbuh, ketika pelaku-pelaku peledakan mulai teridentifikasi satu demi satu oleh kerja keras aparat keamanan dan jajarannya. Tanda-tanda itu terlihat dari sejumlah negara yang mulai mencabut travel warning untuk Bali. Indonesia, demikian Pulau Bali, kehadiran wisatawan di atas memberikan kontribusi yang besar terhadap kelancaran ekonomi masyarakat. Terutama daerah-daerah yang sudah menjadi kawasan pariwisata dan yang baru berkembang.
Di antara pengaruh positif dan negatif terhadap sosial-budaya masyarakat sudah banyak dibicarakan pakar dan cendekiawan baik di media cetak, elektronik dan pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium dan seterusnya. Sebaliknya pembicaraan pakar terhadap kaitan pariwisata dan perdamaian masih minim. Sebenarnya keberadaan pariwisata baik industri dan wisatawan berjasa untuk memperkenalkan diri, memahami antarmasyarakat lokal dan wisatawan asing yang secara tidak langsung bisa melahirkan persahabatan untuk hidup bersanding. Dengan kata lain kepariwisataan dapat menciptakan kedamaian dunia.

Kasus 12 Oktober lalu dapat digunakan sebagai contoh, masyarakat lokal tidak ada yang terpancing untuk melakukan kekerasan, walaupun tanah kelahiran dan penghidupan diporakporandakan. Saat itu tidak terdengar adanya penjarahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat lokal Kuta telah menyadari bahwa faktor keamanan menjadi ukuran utama wisatawan untuk berkunjung. Kasus Kamis Kelabu 1999, ketika kerusuhan terjadi di Bali, masyarakat memblokir dan menjaga wilayah agar aman dari kerusuhan.

Duta Bangsa
Kepariwisataan dapat digunakan alat sebagai duta-duta bangsa. Keberadaannya dapat diumpamakan sebagai sebuah mesin penggerak pemahaman dunia luar (internasional), dan sekaligus perdamaian yang telah dirancang oleh badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 1980-an telah berlangsung Konferensi International Kepariwisataan di Manila yang mendeklarasikan, ”dunia pariwisata dapat dijadikan elemen penting untuk perdamaian dunia”. Pengakuan peran penting pariwisata dalam peningkatan perdamaian dunia telah pula dicetuskan melalui ”Columbia Charter”, yang telah dipersiapkan pada First Clobal Conference: Tourism – A Vital Force for Peace, yang berlangsung di Vancouver tahun 1988.

Selain itu, banyak tokoh dunia mengakui keuntungan dan sifat kepariwisataan. Mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Keneddy menegaskan commitment terhadap dunia perpelancongan. Dia mengatakan:
Perjalanan menjadikan satu kekuatan besar dalam perdamaian dan memahami masing-masing dari kita. Sebagai manusia yang hidup berpindah-pindah di dunia dan belajar untuk mengenal orang lain, agar bisa mengerti kebiasaan satu dengan lainnya dan saling dapat menghargai adat kebiasaan yang lain, dan dapat menghargai kualitas dari masing-masing orang dan negara yang berbeda. Kita sedang menumbuhkan saling pengertian internasional yang dapat dengan tepat memperbaiki suasana perdamaian dunia. (Keneddy, 1063).

Sementara itu, memang ada pengakuan adanya kontribusi dari sektor kepariwisataan terkait dengan perdamaian dunia. Disadari betul oleh Var, dkk. (1999), sampai saat ini memang sedikit penelitian berbicara terkait dengan bidang ini. Dalam penelitian mereka menemukan ada korelasi positif bahwa pariwisata mempercepat saling pengertian. Pakar pariwisata Revolstad (1988) menemukan bahwa salah satu tujuan perjalanan masyarakat Amerika ke luar negeri adalah untuk mengenal lebih dalam budaya masyarakat dari negara yang dikunjungi. Kondisi ini memberikan iklim kondusif untuk membangun hubungan yang harmonis.

Bagaimanapun, pertanyaan yang nyata akan lahir pula: Apakah kepariwisata meningkatkan perdamaian? Belum dapat terjawab secara tegas atau diperlihatkan melalui penelitian emperis. Perdamaian dunia merupakan sifat yang tidak terlihat, sebagai akibat dari dampak langsung pariwisata. Ini merupakan satu konsep yang masih sulit untuk diukur. Sementara itu, masyarakat umum mengakui bahwa kemunculan pariwisata sebagai tonggak awal perdamaian.

Adalah Din (1998) mengemukan bahwa keinginan uiniversal adalah perdamaian. Hasrat untuk meraih jalan itu salah satu adalah melalui pariwisata yang dapat memahami perbedaan budaya sebagai prasarat utama. Pernyataan yang sama dikatakan Barlow (1998) bahwa: pariwisata merupakan jalan panjang menuju perdamaian sebelum diterima secara menyeluruh sebagai kekuatan yang bisa membantu manusia mendekati kenyataan damai dan harmonis.

Seandainya industri-industri pariwisata dan pelaku-pelakunya menjaga kredibilitas dan selanjutnya mendukung perdamaian dunia sebagai sifat positif dari kepariwisataan, untuk mengukur pengaruh dan hubungan antara pariwisata dan perdamaian akan terlihat dengan jelas. Ini menciptakan pertanyaan serius; apakah promosi perdamaian dunia sebagai sifat pariwisata yang sebenarnya, atau apakah ini hanya sebagai kata-kata pemanis di bibir.

Dalam dunia kepariwisataan dikenal ada 3 jenis hubungan yang bersifat internasional yang telah diidentifikasikan oleh Matthews (1978). Pertama, hubungan antarpribadi dari satu warga negara dengan warga negara lain yang berbeda, baik pengalaman hidup maupun budaya. Kedua, hubungan internasional antarsatu pemerintah dengan pemerintah lain yang terikat oleh hubungan bisnis dan industri. Satu pemerintahan memiliki perjanjian kerja untuk penerbangan, keimigrasian, bea cukai dan proses pajak ganda. Ketiga, sektor corporate — hubungan internasional dari tataran pemerintah dimana kepariwisataan ditemukan sebagai suatu kerja sama pemerintah dengan investor-investor asing. Contoh dari hubungan ini mencakup usaha penerbangan, bank, hotel dan tour operator dan industri yang lain.

Hubungan antarpribadi pada tataran pertama dikatakan dapat lebih menuju kepariwisataan dan perdamaian. Persahabatan ini sebagai sesuatu penghargaan yang dapat menguji hubungannya. Satu argumentasi dikemukakan persepsi individu menginginkan keterjalinan yang selalu harmonis. Dengan kata lain, perdamaian itu dipandang sebagai keadaan kelompok bukan pribadi-pribadi. Sebagai pertimbangan, pandangan dari seseorang terhadap masalah ini sangat didasari oleh konsep pemikiran yang positif demi keharmonisan. Ini bisa terjadi antarindividu dengan individu, antarkelompok dengan kelompok atau pada dua level hubungan internasional lainnya.

Saling Pengertian
Memang belum banyak penelitian adanya pengaruh positif sosial, budaya dan politik dari kepariwisataan terhadap fungsi dan kontribusi perdamaian dunia. Banyak penelitian menunjukkan segi negatif pariwisata terhadap sosial dan budaya masyarakat. Namun, banyak pula hasil penelitian yang meyakinkan bahwa pariwisata menumbuhkan saling pengertian antarmanusia yang berbeda kebangsaan. Selain itu, Bloomstrom (1978, 1979) mewartakan bahwa kepariwisataan dapat membawa saling pengertian dan kemakmuran kalau pariwisata dirancang, diorganisir dan dikelola dengan baik.

Terkait dengan pengertian ini, D’Amore (1988) menguraikan dua hal pokok dalam konsep kepariwisataan. Pertama, mengenalkan pertukaran budaya sebagai alat untuk memperkecil perbedaan antara individu dengan individu yang berbeda bangsa. Kedua, pariwisata merupakan cara terbaik untuk mengembangkan saling pengertian individu atau masyarakat yang berbeda sebagai akibat dari kontak lintas budaya. Adanya dua aspek ini perlu dikondisikan agar selalu menunjukkan keharmonisan dan berjalan dengan baik.

Kemudian, tidaklah begitu berlebih, apabila pernyataan D’Amore dapat digunakan sebagai variabel kuantitatif dari hubungan di antara pariwisata dan perdamaian dunia. Bersandingnya ribuan umat dari berbagai suku, ras, agama, kebangsaan pada Upacara Pamarisudha Karipubhaya, Jumat (15/11) di Kuta dapat secara langsung menimbulkan saling pengertian akan perbedaan-perbedaan budaya yang dimiliki.

Penulis Kandidat Doktor di Program Pascasarjana, Kajian Budaya Unud, staf pengajar Politeknik Negeri Bali.

Bali Tourism Watch: Perlukah Investor di Bali?

Oleh: I Nengah Subadra
________________________________________________________
Dosen Bahasa Inggris dan Pariwisata Di Yayasan Triatma Surya Jaya
(MAPINDO, STP Triatma Jaya, dan STIE Triatma Mulya)
Handphone : 081 239 26773
Email : insubadra@yahoo.com
Homepage : http://www.subadra.wordpress.com
Melayani:
• Private Bahasa Inggris untuk umum dan in-house training
• Private Bahasa Indonesia untuk orang asing
• Bimbingan IELTS, TOEIC, dan TOEFL
• Terjemahan bahasa asing tersumpah
________________________________________________________

Penanam modal (investor) memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan terutama pembangunan yang berskala besar yang dananya tidak mampu lagi ditalangi oleh pengusaha lokal atau pemerintah daerah. Keterbatasan dana dalam pembangunan di beberapa sektor di Bali khususnya dalam bidang infrastruktur (sarana fisik seperti jalan, saluran air, dan listrik) dan industri pariwisata memotivasi para penanam modal lokal maupun luar negeri untuk berinvestasi di Bali. Investasi merupakan usaha penginvestasian sejumlah uang atau modal dengan harapan bahwa dalam kurun waktu tertentu akan menghasilkan keuntungan atas investasi yang dilakukan.

Garis kebijakan pembangunan yang direkomendasikan oleh WTO (2004) secara jelas mewajibkan segala bentuk pembangunan agar tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sosial-budaya dan pemberian manfaat ekonomi atas pembangunan yang dilaksanakan. Sehubungan dengan pembangunan yang dilakukan oleh para investor di Bali, sektor yang paling rusak adalah alami. Ini dapat dilihat di beberapa pantai seperti Pantai Sanur dan Pantai Lebih yang mengalami abrasi. Sedangkan budaya bali masih tetap lestari. Perubahan budaya yang diakibatkan karena pengaruh budaya yang dibawa wisatawan (touristic culture) hanya terjadi pada unsur budaya yang paling luar saja yang berupa fisik (tangible) seperti gaya berpakaian dan berpenampilan. Dua unsur budaya lainnya yaitu sosial budaya (yang berisi prilaku-prilaku budaya dan kegiatan serta kehidupan sosial kemasyarakatan) dan nilai budaya yang bersifat intangible (yang berisi nilai, norma, dan hukum adat) sama sekali belum tersentuh dan terpengaruhi oleh keberadaan wisatawan dan investor. Kemampuan masyarakat Bali untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal (local indigenous) yang ada tidak terlepas dari komitmen kuat masyarakat Bali untuk menyaring budaya-budaya asing yang masuk.

Investor sama sekali tidak merusak ekonomi Bali, tetapi justru memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Secara umum dampak ekonomi pembangunan industri-industri pariwisata yang dilakukan oleh para investor dapat dikelompokan menjadi dua yaitu; dampak ekonomi langsung yaitu dampak yang diterima langsung oleh masyarakat lokal dengan bekerja di perusahaan sebagai karyawan, dan dampak ekonomi tidak langsung yaitu dampak ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat secara tidak langsung seperti dalam bentuk pajak yang selanjutnya didistribusikan kembali oleh pemerintah untuk pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur.

Rusaknya alam dan budaya Bali bukan semata-mata diakibatkan karena keberadaan investor, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Investor tidak akan pernah bisa menanamkan modalnya di Bali jika tidak ada rekomendasi atau ijin pemerintah. Rekomendasi atau ijin berinvestasi dalam suatu bidang usaha atau industri harus melalui kajian-kajian ilmiah dan studi kelayakan seperti analisis tentang pengendalian dampak lingkungan (AMDAL) serta persetujuan dari masyarakat lokal secara keseluruhan di tempat dibangunnya industri tersebut. Jadi, pengeluaran ijin berinvestasi bukan dikeluarkan berdasarkan atas banyak atau sedikitnya “amplop” yang dikantongi oleh oknom pemegang kebijakan!

Patut dicurigai adanya “permainan kotor” dan manipulasi data antara pemerintah dan investor. Ini dapat terlihat dengan jelas sebagaimana berjamurnya kasus-kasus penolakan terhadap proyek pembangunan yang sedang berjalan. Sebagai contoh kasus penolakan pabrik minuman keras di Pucuk (2006). Setelah proyek berjalan, masyarakat bergejolak ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terhadap pembangunan pabrik tersebut. Tidak jelas siapa yang memberikan rekomendasi, sehingga ketika permasalahan muncul terkesan saling lempar masalah dan surat rekomendasi “kilat” pun dikeluarkan untuk menyelamatkan diri dan agar bebas dari jeratan hukum. Contoh lainnya adalah kasus di Loloan (2007). Gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh investor semakin menjepit keberdaan masyarakat lokal dan bahkan kawasan suci yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan ritual dan keagamaan juga terusik. Investor merasa berhak untuk membangun beberapa fasilitas pendukung sedangkan masyarakat juga berhak melakukan kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungannya.

Strategi pelestarian alam dan budaya Bali serta upaya pemberian manfaat ekonomi untuk masyarakat Bali dapat dilakukan dengan cara antara lain: (1) Memberhentikan segala jenis kegiatan atau usaha yang berpotensi atau dapat mengakibatkan kerusakan alam dengan cara mengadakan pengkajian dan studi kelayakan sebelum beroperasinya suatu usaha. (2) Menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke Bali yang sesuai dengan budaya Bali karena tidak semua budaya asing sesuai dengan budaya kita. Dan (3) meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sumberdaya masyarakat Bali agar mampu terlibat dan memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan dengan menerapkan sistem pembangunan berbasis kerakyatan (community-based development).

Bali Tourism Watch: Perubahan-Perubahan dalam Industri Pariwisata: Tinjauan Perspektif Postmodernisme

Oleh I Nengah Subadra
________________________________________________________
Dosen Bahasa Inggris dan Pariwisata Di Yayasan Triatma Surya Jaya
(MAPINDO, STP Triatma Jaya, dan STIE Triatma Mulya
Handphone : 081 239 26773
Email : insubadra@yahoo.com
Homepage : http://www.subadra.wordpress.com
Melayani:
• Private Bahasa Inggris untuk umum dan in-house training
• Private Bahasa Indonesia untuk orang asing
• Bimbingan IELTS, TOEIC, dan TOEFL
• Terjemahan bahasa asing tersumpah
________________________________________________________

Postmodernisme merupakan reaksi dan bentuk perlawanan terhadap manisnya konsep budaya modernisme yang sudah tidak relevan lagi. Budaya modernisme cendrung memiliki berbagai kelemahan dan bahkan apabila manusia tidak mampu menyikapinya dengan baik maka mereka bisa menjadi korban dari budaya modernisme, namun budaya ini sangat dijunjung dan diagung-agungkan oleh kebanyakan orang pada saat ini. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan manusia dalam memahami konsep-konsep medernisme secara keseluruhan dan kurangnnya pengetahuan manusia tentang dampak-dampak dari budaya modernisme. Menurut Prama, ciri-ciri modernisme adalah seperti: diferensiasi, dikotomi, progres, rasionalitas, dan penggunaan teknologi. Ciri-ciri tersebut merupakan penyebab utama dari persoalan-persoalan yang dihadapi manusia sekarang ini. Dengan semakin banyaknya persoalan yang mucul sebagai akibat dari budaya modernisme, maka munculah konsep pemikiran postmodernisme.

Secara epistimologi postmodernisme berarti pencairan ketidakstabilan yang ditantadi dengan; runtuhnya kebenaran, rasionalitas, obyektivitas. Ciri-ciri postmodernisme: (1) De-diferensiasi (menyamarkan perbedaan); (2) Keanekaragaman argumentasi; (3) Menghargai perbedaan; (4) Membiarkan semua teori terbuka; (5) Tanpa kesimpulan; (6) Sintesis (berjalan secara bersama-sama). Prinsip dasar post modernisme adalah tidak adanya benar dan salah, membiarkan segala sesuatu terbuka kemudian sensitif terhadap perbedaan, menyadari keterbatasan dan kemampuan masing-masing dan kebenaran selalu bergerak seiring dengan dimensi ruang dan waktu. Kelemahan dari postmodernisme adalah solipsisme (kondisi yang sangat relatif) sehingga semuanya menjadi tanpa aturan.

Pariwisata merupakan industri non migas dan padat karya terbesar di dunia yang mempekerjakan jutaan manusia sehingga memiliki kontribusi yang sangat banyak terhadap peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia di kebanyakan negara khususnya yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Pariwisata juga merupakan fenomena sosial yang berperan sebagai pembawa misi perjalanan damai (peaceful travel) ke luar daerah. Manusia sebagai mahluk sosial mempunyai naluri untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain atau mencari sesuatu yang baru. Perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain merupakan salah satu gejala sosial manusia. Pada jaman modern yang dibarengai dengan perkembangan sarana informasi, teknologi, telekomonikasi, ilmu pengetahuan dan seni mendorong manusia untuk melakukan perjalanan atau wisata. Pola hidup masyarakat yang telah berubah dan taraf kehidupan masyarakat yang terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan manusia berwisata.

Paradigma baru ini merubah pandangan manusia terhadap pariwisata yang mana dulunya pariwisata merupakan kegiatan yang mahal dan hanya dilakukan oleh kalangan orang kaya (bourgeois) yang memiliki kemampuan atau kemapanan dalam pendidikan, pengetahuan, budaya dan ekonomi tetapi sekarang pariwisata dikonsumsi oleh kalangan menengah ke bawah yang hanya memiliki kemapanan dalam bidang pendidikan dan budaya namun lemah dalam ekonomi. Kedua kalangan ini (miskin dan kaya) pada dasarnya memiliki alasan yang sama untuk melakukan perjalanan wisata yaitu untuk keluar dari aktivitas dan kebiasaannya sehari-hari baik dalam ruang lingkup kerja maupun kehidupan di rumah dan lingkungannya.

Prilaku hidup dan cara pandang manusia terhadap pariwisata pada saat ini sangat tepat dengan apa yang ditawarkan dalam dunia pariwisata. Sebagai perdagangan jasa (trade of services), pariwisata menawarkan berbagai bentuk imajinasi, ilusi dan fantasi yang umumnya ada di benak setiap manusia yang mana produk-produknya bersifat perishable artinya bahwa hanya dapat dikonsumsi pada saat wisatawan menikmati produk tersebut. Sehingga untuk menikmati produk-produk wisata, wisatawan harus mengunjungi secara langsung (experience) ke daerah tujuan wisata yang menawarkan atau menyediakan produk yang diinginkan (Greason). Produk, daya tarik dan atraksi wisata yang tersedia di suatu daerah tujuan wisata selanjutnya dijadikan sebagai image dari daerah tujuan wisata tersebut. Sebagaimana Bali misalnya mendapatkan berbagai julukan seperti; the morning of the world, the island of paradise dan the island of thousand temples. Predikat-predikat tersebut tidak terlepas dari realitas yang ada yang dapat dilihat dan dinikmati secara langsung oleh para wisatawan.

Jumlah perpindahan manusia yang besar ke daerah tujuan wisata sangat membantu percepatan proses pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah tujuan wisata. Sehingga hasil finansial dari kegiatan perdagangan jasa pariwisata dapat meningkatan pendapatan negara (state revenue) di daerah tujuan wisata.

Semakin banyaknya waktu luang (leisure time) dan tabungan (saving) yang dimiliki oleh manusia di dunia mengakibatkan jumlah kedatangan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kedatangan wisatawan dalam jumlah yang banyak apalagi melebihi daya tampung (carrying capacity) dari suatu daerah tujuan wisata akan mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan terutama paradigma berfikir dan berprilaku dalam kehidupan sosial, budaya dan politik daerah tujuan wisata tersebut. Besarnya permintaan (demand) ini, umumnya ditanggapi secara positif oleh pemerintah, organisasi non pemerintah (Non Governmental Organization), para pelaku pariwisata dan masyarakat lokal sehingga mereka bergandengan tangan untuk memenuhi permintaan ini dengan menyediakan dan membangun berbagai bentuk perdagangan jasa pariwisata seperti hotel, villa, restoran, biro perjalanan wisata, toko kerajinan dan lain-lain.

Ketersediaan berbagai fasilitas pariwisata ini semakin memicu kedatangan wisatawan dalam jumlah yang banyak pada waktu yang bersamaan. Sehingga mengarahkan pembangunan pariwisata ke pembangunan pariwisata masal (mass tourism) yang tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari pariwisata masal ini adalah semakin banyak tersedianya lapangan pekerjaan dalam sektor perdagangan jasa pariwisata yang selanjutnya berperan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Sedangakan salah satu dampak negatif dari pembangunan pariwisata masal adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan atau alam yang dijadikan sebagai daya tarik wisata. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan lingkungan menampung kedatangan wisatawan dalam jumlah yang banyak dan kurang sadarnya wisatawan terhadap penting lingkungan yang lestari. Besarnya dampak positif dan negatif dari pengembangan pariwisata masal ini merupakan masalah yang sangat delimatis hingga saat ini sehingga perlu disikapi secara arif dan bijaksana.

Selain mengakibatkan munculnya pengembangan pariwisata masal, ketersediaan berbagai fasilitas pariwisata ini juga merubah pola pikir wisatawan. Kesadaran wisatawan terhadap pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) juga turut merubah pola perjalanan wisatanya. Dulunya mereka bepergian dan berlibur secara bersama-sama dengan kerabat kerjanya atau teman-teman sekolah. Namun sekarang ini mereka lebih cendrung berlibur dalam kelompok-kelompok kecil dan bahkan perorangan (Free Independent Traveler). Model perjalanan wisata ini dilakukan oleh para wisatawan sebagi reaksi terhadap banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata masal. Kesadaran (awareness) wisatawan terhadap perlunya pelestarian lingkungan dan budaya-budaya masyarakat lokal di daerah tujuan wisata semakin meningkat. Perubahan prilaku wisatawan dalam menikmati atau mengkonsumsi produk-produk pariwisata baik yang tangible seperti; akomodasi, obyek wisata dan daya tarik wisata maupun yang intangible seperti; pelayanan ditanggapi dengan baik oleh para pelaku pariwisata khususnya biro perjalanan wisata dengan menyediakan dan menjual paket-paket wisata dalam skala kecil dan berbasiskan kearifan budaya-budaya lokal dan lingkungan atau alam serta berorientasi kepada permintaan dan pemberian kepuasan kepada wisatawan. Model pengembangan pariwisata ini dikenal dengan istilah pariwisata alternatif. Ini merupakan trend terbaru dalam dunia pariwisata. Menurut Sharply, perubahan penyediaan produk-produk wisata dan pola konsumsi produk-produk tersebut merupakan reaksi terhadap pariwisata konvensional yang identik dengan modernisme sehingga diharapkan menjadi post-tourism yang mampu mendatangkan post-tourist yang lebih peduli terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat lokal dan lingkungan agar menunjang perwujudan pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism).

Dengan dikembangkannya pariwisata alternatif, para wisatawan dapat memilih produk-produk pariwisata dengan bebas yang sesuai dengan keinginannya. Mereka tidak lagi dibatasi dengan paket-paket wisata yang dijual oleh biro perjalanan wisata yang cendrung mengikat atau membatasi ruang gerak para wisatawan karena mereka harus mematuhi terms dan conditions yang diberikan oleh biro perjalanan wisata (travel agency). Namun mereka bisa dengan bebas menentukan pilihan atraksi wisata dan lamanya mereka tinggal (length of stay) di suatu daerah tujuan wisata. Selain menawarkan produk-produk wisata yang menarik dan bervariasi, para penyedia jasa pariwisata juga lebih meningkatan kualitas pelayanan dan menjamin kepuasan wisatawan yang membeli produk-produk wisata yang ditawarkan dengan harapan bahwa para wisatawan tersebut akan kembali lagi menggunakan jasanya ketika datang kembali ke daerah tujuan wisata sebagai repeating guests.

Pemberian jaminan kepuasan juga merupakan salah satu metode pemasaran yang ampuh. Metode pemasaran yang dimaksud adalah metode pemasaran word of mouth. Ketika seorang wisatawan memperoleh kepuasan dalam menikmati suatu produk wisata, maka wisatawan tersebut akan menceritakan pengalaman menariknya kepada keluarga, teman dekat dan teman kerjanya yang kemudian memotivasi mereka untuk membeli atau menikmati produk wisata tersebut.

Hal seperti ini dapat dilihat dengan jelas sebagaimana yang dilakukan sebuah biro perjalanan wisata bertaraf internasional “Bali.com Limited” yang berkantor pusat di Hongkong yang membuka kantor cabang di Jimbaran-Bali. Biro perjalanan wisata ini merupakan salah satu biro perjalanan wisata yang sangat berorientasi kepada permintaan dan kepuasan wisatawan. Produk wisata utama yang dijual adalah berupa jasa penginapan villa dan hotel yang exclusive. Selain itu, biro perjalanan wisata ini juga menjual paket-paket wisata seperti; kursus singkat memasak makanan Bali, honeymoon package dan beyond Bali tours. Villa-villa yang dijual adalah villa yang memiliki desain khas Bali dan unik namun memiliki fasilitas dan staf berstandar internasional, sedangkan hotel-hotel yang dijual adalah hotel-hotel berbintang (hotel berbintang tiga sampai berbintang lima) dengan harga yang jauh lebih murah dari publish rate. Potongan harga yang diberikan berkisar antara 20% hingga 70%. Selain memberikan potongan harga, biro perjalanan wisata ini juga memberikan welcoming package berupa hatten wine dan Bali Guide Book dan mobil Toyota Kijang dan sopir yang berbahasa inggris secara gratis selama tinggal di Bali kepada setiap wisatawan yang menggunakan jasanya. Dengan pelayanan ini, maka wisatawan dapat dengan bebas menentukan kegiatan wisata yang diinginkan tanpa harus dibatasi dengan waktu, tour itinerary dan paket wisata yang umumnya ditawarkan oleh biro perjalanan wisata yang lainnya.

Selain menawarkan produk-produk wisata yang berbeda, Bali.com Limited juga memberikan pelayanan pemesanan dan pembelian produk wisata dengan cara sederhana, cepat dan on line. Wisatawan yang ingin membeli produk wisata hanya mengisi reservation form yang sudah tersedia di website, kemudian dalam waktu yang singkat wisatawan tersebut akan memperoleh konfirmasi atau kepastian tentang tersedia atau tidaknya produk wisata yang diminta. Apabila produk wisata yang diminta tersedia, maka wisatawan tersebut diminta untuk mengirimkan nomor Kartu Kredit dan expire date. Semua pembayaran terhadap produk wisata yang dibeli akan langsung ditagih melalui kartu kredit yang diberikan wisatawan yang bersangkutan melalui internet banking. Setelah semua pembayaran dibayar, wisatawan tersebut akan segera mendapatkan confirmation number yang nantinya digunakan pada saat mereka datang ke Bali.

Penjualan produk-produk wisata yang berorientasi kepada permintaan dan kepuasan memang sangat menjanjikan dan sesuai dengan marketing trend pada saat ini, namun apabila tidak dimonitor dan diawasi dengan baik tidak tertutup kemungkinan akan mengakibatkan dampak-dampak negatif terhadap perkembangan pariwisata di Bali.
Untuk memberikan jaminan pelayanan yang memuasakan kepada wisatawan diperlukan penyediaan sumber daya manusia (human resource) yang berkualitas, profesional dan berstandar internasional. Tuntutan wisatawan tersebut sangatlah mutlak untuk diberikan.

Tetapi pada kenyataannya bahwa sumber daya manusia Bali khususnya orang-orang Bali belum memiliki kualifikasi yang sesuai dengan permintaan wisatawan. Ini dapat dilihat dengan jelas di kebanyakan industri pariwisata yang mana orang-orang Bali hanya menduduki posisi-posisi sebagai front liner yang memiliki pekerjaan yang cukup berat namun mendapatkan penghasilan yang jauh lebih sedikit daripada posisi-posisi di tingkat manajer (managerial position) yang umumnya dipegang oleh orang-orang dari luar Bali dan bahkan luar negeri. Ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya realitas ini yaitu:

Pertama, pendidikan yang diberikan di sekolah-sekolah pariwisata dari tingkat SMK sampai Diploma adalah pendidikan yang cendrung mendidik sumber daya manusia untuk menjadi pekerja kelas bawah seperti waiter, waitress, cook, bellboy, room attendant, mechanic, engineer, security dan lain-lain. Pendirian sekolah-sekolah seperti ini harus ditinjau kembali karena berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia dan kehidupannya di masa yang akan datang.

Faktor kedua adalah budaya. Keanekaragaman budaya yang dimiliki Bali bukan hanya sebagai peluang (opportunity) tetapi juga sebagai ancaman (threat). Kegiatan keagamaan dan adat yang merupakan bagian dari budaya Bali merupakan faktor penghambat majunya sumber daya manusia Bali di industri pariwisata. Kewajiban untuk mengikuti kegiatan keagamaan dan adat merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh setiap orang Bali karena mereka sebagai masyarakat sosial yang terikat dengan adat istiadat di desa asalnya.

Melihat kondisi ini maka sangat tidak mungkin bagi orang Bali untuk bisa bekerja secara profesional sesuai dengan tuntutan industri pariwisata. Sedangkan sumber daya manusia luar Bali yang bekerja di industri pariwisata sangat siap untuk bekerja secara profesional karena mereka tidak dituntut dan melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya sumber daya manusia Bali. Lalu, apakah orang-orang Bali menjadi korban budaya sehingga mereka tidak mampu berkompetisi dalam persaingan global?

Jadi, untuk menyikapi perubahan-perubahan dalam dunia pariwisata yang terjadi saat ini dan meminimalisasi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan serta memaksimalkan pemberian dampak positif terhadap budaya lokal, alam dan masyarakat maka perlu adanya etika bisnis pariwisata terutama antara tour operators dan daerah tujuan wisata (Greason). Etika bisnis ini sangat mutlak diperlukan agar bisa tercapainya visi dan misi pembangunan pariwisata berkelanjutan yang terfokus pada pariwisata budaya (cultural tourism) di Bali.

Bali Tourism Watch: Pura Besakih sebagai Objek Wisata Budaya di Bali

Oleh I Nengah Subadra

Secara empiris adanya kecenderungan semakin menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata budaya Pura Besakih dan banyaknya statement para pengusaha di bidang pariwisata yang mengkritisi masalah obyek wisata budaya Pura Besakih di media masa baik media cetak maupun media elektronik sejak lima tahun terakhir. Sorotan yang paling tajam adalah mengenai masalah prilaku pemandu wisata lokal yang bertindak sewenang-wenang dalam mengantarkan tamu menuju kawasan Pura Besakih. Kesewenang-wenangan tersebut misalnya dengan cara memaksa para wisatawan agar membayar guide fee yang jumlahnya uang jasanya jauh lebih besar dari yang semestinya. Masalah lainnya adalah prilaku para pedagang tradisional yang sering melakukan perbuatan tidak terpuji yaitu menipu pada saat wisatawan berbelanja juga menjadi masalah yang cukup serius.

besakih2

Di samping kedua masalah yang paling menonjol tersebut juga banyaknya kendala yang dihadapi obyek wisata budaya Pura Besakih seperti jarak tempuh yang sangat jauh dari tourist spot terutama bagi wisatawan yang tinggal di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, dan kurang efesienya syarat join and linkage (setiap suatu perjalanan bisa sekaligus melewati beberapa obyek yang berdekatan).

Munculnya masalah-masalah tersebut di atas dan konfik kepentingan di antara para pihak yang terkait disebabkan karena kurang efesienya peran masing-masing stakeholder khusunya pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat lokal yang dipercayakan dalam mengelola obyek wisata budaya Pura Besakih tersebut.

Dengan memperhatikan apa yang telah dipaparkan di atas, maka nampaknya perlu dilakukan suatu terobosan yang jitu agar ke depan obyek wisata budaya Pura Besakih tidak akan terus ditinggal secara halus oleh pihak pengelola jasa pariwisata dan wisatawan. Beberapa pembenahan atau penataan yang mendasar seharusnya dilakukan, yaitu: (1) Pembuatan kebijakan dan penerapan peraturan yang jelas dan tegas tentang pengelolaan obyek wisata budaya Pura Besakih sebagai obyek wisata budaya oleh pemerintah, (2)
Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan obyek wisata budaya Pura Besakih dengan mensosialisasikan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dan hukumannya apabila terjadi pelanggaran, memberikan akses yang lebih banyak untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata, memberikan pendidikan dan pelatihan agar sumber daya masyarakat lokal berkualitas .

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya di Pura Besakih

Pura Besakih, di samping berperan utama sebagai pusat dari tempat persembahyangan umat Hindu di Bali bahkan di Indonesia juga merupakan warisan budaya Bali yang memiliki nilai historis yang tinggi. Karena berbagai keunikan dan penuh nilai tersebut, maka keberadaan Pura Besakih harus tetap dilestarikan.

Pemerintah yang berperan sebagai pemegang kebijakan, perencana dan yang paling bertanggung jawab dalam mengembangkan obyek wisata budaya tersebut, termasuk sebagai penegak aturan-aturan yang berlaku bagi stakeholder atau komponen lainnya selain pemerintah itu sendiri. Dalam upaya menerapkan peraturan yang telah ada baik berupa Peraturan Daerah maupun keputusan atau kebijakan lain yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah harus benar-benar diterapkan sesuai aturan. Sebagai contoh: Siapa yang sesungguhnya yang boleh berjualan di sekitar kawasan obyek wisata budaya Pura Besakih, siapa yang berwenang memandu wisata yang berkunjung ke obyek tersebut, berapakah jarak antara Pura Besakih (attraction spot) dan tempat berjualan para pedagang acung dan pedagang kaki lima boleh membuka usahanya. Jika aturan-aturan tersebut dijalankan dengan tegas, maka akan dapat menghindari gesekan sosial bahkan bisa mengangkat image positif sehingga secara bertahap kenyamanan wisatawan yang berkunjung bisa pulih dan terjaga dengan baik. Masih banyak contoh riil yang bisa diangkat dan dibenahi disini, termasuk prilaku para pedagang yang sering menipu (cheating) wisatawan ketika bertransaksi (berbelanja) buah-buahan. Dengan ditegakkannya aturan-aturan dengan tegas, maka hal-hal negatif tersebut di atas niscaya akan bisa teratasi.

Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah tersebut di atas harus segera dibuat dan diterapkan agar masalah tersebut tidak berkepanjangan yang dapat mengakibatkan masalah yang lebih kompleks. Salah satu kebijakan yang telah dikeluarkan adalah mengenai pengaturan pramu wisata lokal. Dengan dikeluarkannya ijin bagi para guide lokal yang khusus memandu wisatawan ketika berada di kawasan obyek wisata budaya
Pura Besakih maka setidaknya memberikan manfaat yang positif bagi para masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata terutama yang berprofesi sebagi pemandu wisata lokal. Namun pengeluaran license bagi guide lokal ini memunculkan berbagai masalah baru, misalnya; pihak industri pariwisata khususnya travel agent yang telah memiliki guide yang profesional yang memiliki kompetensi dan license dari Himpunan Pramu wisata Indonesia (HPI) tidak diberikan otoritas untuk memandu wisatawannya ketika berada di obyek wisata budaya Pura Besakih. Masalah lain yang masih muncul adalah masih banyaknya wisatawan yang mengeluhkan mengenai pelayanan yang didapatkan karena lemahnya kompetensi pramu wisata lokal tersebut.

Sayangnya, peran pemerintah dalam mengakomodasi para pemandu wisata lokal tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Ternyata para pramu wisata lokal yang sudah mengantongi license tidak memiliki kompetensi (skill, knowledge dan attitude) yang memadai. Hal inilah yang mengakibatkan masih banyaknya muncul complaint dari para wisatawan. Semestinya pemerintah atau departemen yang mengeluarkan license tersebut menyeleksi masyarakat lokal yang ingin menjadi pramu wisata lokal secara ketat sebelum mengeluarkan license. Begitu juga setelah mereka dinyatakan lulus, mereka harus diwajibkan mengikuti pelatihan secara berkala untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan.

Pengeluaran license untuk pemandu wisata lokal ini juga mengakibatkan konflik di antara lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan license dalam hal ini HPI dengan pemerintah daerah Karang Asem. Sehingga terjadilah tumpang tindih fungsi institusi dalam pengeluaran kebijakan tersebut.

Oleh karena itu dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, pemerintah semestinya tidak membuatnya sendiri, tetapi harus didiskusikan bersama dengan pihak para pihak yang memiliki kepentingan seperti; biro perjalanan wisata, HPI, masyarakat lokal dan lembaga penegak hukum lainnya. Walaupun menurut teori fungsionalisme struktural bahwa pemerintah berwenang dalam pengeluaran kebijakan-kebijakan.

Peran Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya di Pura Besakih

Apabila melihat kembali lagi ke belakang, melihat cikal bakal budaya dijadikan sebagai bagian dari pariwisata sebagaimana yang berlaku di Bali termasuk untuk obyek wisata budaya Pura Besakih, maka selaras dengan apa yang diamanatkan oleh UNESCO melalui Dewan Ekonomi dan Sosial dalam konfrensinya yang bertajuk The Cultural Factor in Tourism, dimana menekankan pentingnya pariwisata untuk mempromosikan perdamaian, persahabatan antar negara, melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dalam pembangunan ekonominya. Untuk mewujudkan cita-cita mulia dari pengembangan pariwisata maka partisipasi masyarakat lokal dan pihak swasta lainnya adalah mutlak dilakukan apabila menginginkan Besakih kembali menjadi obyek yang populer di masa yang akan datang terutama sebai obyek pariwisata Budaya.

Pemberdayaan masyarakat lokal yang berada disekitar obyek wisata mutlak harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Kepmen Parpostel No.KM 105/PW.304/MPPT-91 tentang ijin jasa pramuwisata. (Putra, 2001). Pemberdayaan ini tidak terbatas pada sumber daya manusia yang berprofesi sebagai pemandu wisata di obyek wisata tersebut, tetapi juga bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pendukung kegiatan kepariwisataan lainnya dan masyarakat yang bergerak dalam hal ritual keagamaan.

Hal ini perlu sekali, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat setempat maka secara otomatis akan semakin mengerti apa sebenarnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata budaya Pura Besakih. Pentingnya peningkatan pendidikan bagi masyarakat yang berada pada lingkungan pariwisata budaya juga ditegaskan oleh Richard (1997) ‘education is the strongest single influence on cultural participation’. Lebih tegas lagi Richard (1997) menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang budaya dalam pariwisata bahwa ‘people need to accommulate the knowledge about art and culture in order to be able to participate effectively. Lack of cultural capital therefore becomes a barrier to participation. Jadi betapa pentingnya pendidikan bagi masyarakat sehingga masyarakat hendaknya tahu persis tentang apa yang harus dijelaskan kepada wisatawan agar tidak terjadi kesalah mengertian atau kesalah pahaman dalam memberikan informasi kepada wisatawan.

Di samping hal tersebut di atas, perlunya peningkatan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Besakih sehingga masyarakat setempat memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja sesuai dengan UU No 9 Tahun 1990 tentang peranan pariwisata dalam memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja (Putra, 2001). Sebenarnya masyarakat sangat menentukan dalam upaya pelestarian, terutama masyarakat dalam hal ini penduduk lokal (local community) yang berada langsung di obyek tersebut.

Yang terakhir adalah masalah pelestarian obyek wisata Besakih. Berbicara tentang pelestarian yang berkelanjutan dan berkesinambungan, tentu melibatkan banyak aspek di dalam implikasi riilnya. Pelestarian tidak hanya mencakup bangunan fisik dari obyek tersebut tetapi juga termasuk lingkungan yang ikut mendukung pelestarian obyek tersebut. Dalam pariwisata berkelanjutan dinyatakan Recognation of symbiotic relationship between tourism, the environment and development should stimulate conservation of tourism attraction (France, 1997). Ini berarti pentingnya semua pihak untuk berfikir jernih, positif dan holistik dalam pelestarian suatu obyek termasuk dari sisi lingkungannya.

Agar membuat obyek wisata budaya Pura Besakih ajeg sebagai obyek wisata budaya, maka perlu digali upaya untuk memberi penyadaran kepada para stakeholder baik wisatawan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku pariwisata, para umat yang berkunjung untuk bersembahyang maupun masyarakat pada umumnya. Penyadaran yang dimaksud adalah perlunya penekanan-penekanan pada betapa pentingnya obyek wisata budaya Pura Besakih tidak hanya sebatas sebagai obyek wisata, tetapi hendaknya menjadi suatu yang monumental untuk dilestarikan, dipelihara, dan dihargai keberadaannya sehingga akan tetap lestari. Hal ini sudah ditegaskan dalam Bali Sustainable Development Project sejak tahun 1991 yang sangat memberi perhatian dalam pelestarian nilai budaya Bali. Pada proyek tersebut diantaranya menegaskan “the continuity of culture and the balance within culture” (Nelson : 1992 :54).

Dalam upaya melestarikan obyek wisata Besakih secara integral dan berkelanjutan masyarakat harus terlibat secara langsung. Dengan keterlibatan masyarakat ini maka dampak yang ditimbulkan akan lebih jelas yaitu menuju pelestarian nilai budaya pada obyek tersebut. Keterlibatan masyarakat sebagaimana yang disebutkan Picard (1997) Once it had become a tourist asset, The Balinese resolve to preserve and promote their culture, while taking the advantage of its prestige abroad and its economic importance at home in order obtain full re-cognation of their ethnic identity from the state…

Dengan demikian, kemampuan masyarakat Bali dalam ikut serta melestarikan obyek wisata Besakih adalah merupakan upaya untuk mempertahankan jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya dan memiliki religiusitas yang tinggi.

Kesadaran masyarakat secara keseluruhan termasuk wisatawan untuk ikut serta melestarikan obyek wisata budaya Pura Besakih akan merupakan kunci utama menuju keberhasilan memulihkan Pura Besakih sebagai obyek wisata budaya unggulan atau populer seperti yang terjadi pada tahun delapan puluhan. Jika ini berhasil diterapkan maka kesan Bali sebagai The Island Of Gods, The Last Paradise, dan terutama image Besakih sebagai The Mother Temple akan kembali jaya di masa yang akan datang.

Bali Tourism Watch: Mangrove Forest Ecotourism

ABSTRACT

MANGROVE FOREST ECOTOURISM IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT:
Case study at the Mangrove Information Center (MIC) Site,
Pemogan Village, South Denpasar District, Denpasar City

Oleh I Nengah Subadra
________________________________________________________
Dosen Bahasa Inggris dan Pariwisata
Di Yayasan Triatma Surya Jaya
(MAPINDO, STP Triatma Jaya, dan STIE Triatma Mulya
Handphone : 081 239 26773
Email : insubadra@yahoo.com
Homepage : http://www.subadra.wordpress.com
Melayani:
• Private Bahasa Inggris untuk umum dan in-house training
• Private Bahasa Indonesia untuk orang asing
• Bimbingan IELTS, TOEIC, dan TOEFL
• Terjemahan bahasa asing tersumpah
________________________________________________________

Conservation committed by the Mangrove Information Center (MIC) plays an important role in conserving and recovering mangrove forest ecology which is potential to be managed as a mangrove forest ecotourism object. Mangrove forest ecotourism object is located in Pemogan Village, South Denpasar District, Denpasar City. Mangrove forest ecotourism products have different interests. The mangrove ecotourism object is managed by Ecotourism Section of MIC management. Its development has resulted economic, environmental, and social-cultural impacts toward the local societies. This research is aimed at examining the ecotourism products which interested by visitors; roles of government, tourism industry and local societies; and impacts on economy, environment, and social-culture which occur in relation to the development of mangrove forest tourism object in MIC site.

This research uses two kinds of data such as primary and secondary data. The data of this research collected through observation, interview, questioner, and documentation which furthermore analyzed by using qualitative space with some interpretations through some processes such as; verification, reduction, presentation, and conclusion taking.

The result shows that the four ecotourism products offered at the mangrove ecotourism object in MIC site are interested by visitors. The four ecotourism products are; mangrove educational tour and trekking (61,7%), fishing (19,1%), mangrove tree plantation or adoption (14,9%), and bird watching (4,3). Management of mangrove ecotourism object in MIC site is autonomously managed by Ecotourism Section of MIC and has not involved other government institutions. Travel agencies play roles in promotion and providing visitors particularly foreign visitors. Local societies play role in planning and development. The development of mangrove forest ecotourism has applied the sustainable tourism development concept such as; generating economic value, conserving environment, and sustaining the social and culture.

Based on the result of this research, it is recommended to the management of mangrove forest ecotourism object in MIC site to maximize promotion and sales of the available ecotourism products; government particularly Department of Tourism to issue a policy ruling MIC site as an ecotourism object. Travel agencies to be more active in promoting the ecotourism object in order to be world-widely known; and local societies shall increase the quality of human resource in order to be able to work at mangrove forest ecotourism object in MIC site.

Keyword: mangrove forest, ecotourism, sustainable tourism d

evelopment.